Hal itu disampaikan Bupati Blitar Drs. H. Rijanto, MM saat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Selasa (29/09/2026).
Dalam rapat tersebut, DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Blitar menyetujui dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), yaitu Ranperda tentang Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Blitar Tahun 2026-2040 dan Ranperda tentang Irigasi.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Blitar, Hj. Susi Narulita Kumala Dewi, didampingi Wakil Ketua I M. Rifa’i dan Wakil Ketua II Hj. Ratna Dewi Nirwana Sari. Hadir pula Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, jajaran Forkopimda, Forkopimcam, pimpinan OPD, anggota DPRD serta sejumlah tamu undangan.
Bupati Rijanto menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Blitar yang telah memberikan perhatian serta berkomitmen dalam pembahasan kedua Ranperda tersebut.
Menurut Rijanto, persetujuan dua Ranperda ini menjadi langkah penting dalam memperkuat dasar hukum pembangunan Kabupaten Blitar.
Walaupun mengatur bidang yang berbeda, keduanya sama-sama diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam bidang pariwisata, Kabupaten Blitar memiliki potensi yang cukup beragam. Mulai dari kawasan pegunungan, lembah, sungai, goa, pantai dan laut, hingga kekayaan sejarah, seni serta budaya yang berkembang di tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, Ranperda Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Blitar Tahun 2026-2040 diharapkan menjadi pedoman dalam mengembangkan sektor pariwisata selama 15 tahun ke depan.
“Melalui rencana induk ini, kita berkomitmen untuk melahirkan pariwisata Kabupaten Blitar yang berkelanjutan, berdaya saing, berintegrasi dengan ekonomi lokal, serta berbasis pada kearifan lokal dan kelestarian lingkungan,” ujar Rijanto.
Ia mengatakan, pengembangan pariwisata yang dilakukan secara terarah bukan hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Lebih dari itu, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan efek positif bagi UMKM, menggerakkan perekonomian masyarakat dan menciptakan kesempatan kerja.
Sementara itu, Ranperda tentang Irigasi berkaitan erat dengan pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam mendukung sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan Kabupaten Blitar.
Bupati menjelaskan, keberadaan sumber air dan jaringan irigasi yang memadai merupakan salah satu faktor pendukung produktivitas pertanian. Karena itu, sistem irigasi perlu dikelola secara terpadu, efektif, efisien, terencana dan berkelanjutan.
“Peraturan Daerah tentang Irigasi diharapkan dapat menjadi landasan dalam penyelenggaraan, operasional, pemeliharaan, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi,” jelasnya.
Rijanto juga menilai keterlibatan berbagai pihak sangat diperlukan dalam pengelolaan irigasi. Pemerintah daerah, pemerintah desa, petani, Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) maupun pemangku kepentingan lainnya perlu membangun koordinasi agar tata kelola sumber daya air dapat berjalan optimal.
Menurutnya, persoalan irigasi tidak sebatas pembangunan sarana dan prasarana. Aspek tata kelola air, kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat hingga peningkatan kesejahteraan petani juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Bupati berharap setelah kedua Ranperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, implementasinya dapat dilakukan secara konsisten sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dalam menjalankan berbagai kebijakan pembangunan daerah.
“Sinergi dan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif ini adalah wujud nyata kepedulian kita bersama untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang semakin berdaya dan berjaya,” pungkasnya.
(winarti)
