Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Jatim, Lilik Pudjiastuti, memastikan bahwa posisi kepala daerah telah diisi sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan tanpa hambatan.
“Sudah ada, wakil bupati sebagai Plt,” ujar Lilik saat memberikan keterangan di Surabaya, Senin (13/4/2026).
Dasar Hukum Penunjukan
Penunjukan Ahmad Baharudin sebagai Plt Bupati mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan ini diambil untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan yang dapat berdampak pada jalannya pemerintahan daerah.
Meski Surat Keputusan (SK) telah diterbitkan, Pemprov Jatim menyampaikan bahwa rincian administratif akan segera diumumkan secara resmi melalui Biro Administrasi Pimpinan.
Kewenangan di Lingkup OPD
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jatim, Indah Wahyuni, menegaskan bahwa pengisian jabatan pelaksana tugas di tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kewenangan penuh Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
Menurutnya, hal tersebut memberi ruang bagi Plt Bupati untuk melakukan penataan internal birokrasi agar tetap solid dan efektif dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Latar Belakang Penunjukan
Penetapan Plt Bupati ini merupakan tindak lanjut setelah Gatut Sunu Wibowo ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah OPD. Saat ini, ia bersama ajudannya telah ditahan di rumah tahanan KPK untuk kepentingan penyidikan.
Fokus Pelayanan Publik
Dengan adanya kepemimpinan sementara ini, diharapkan koordinasi antar instansi di lingkungan Pemkab Tulungagung kembali berjalan optimal. Pemerintah daerah juga diharapkan tetap fokus pada pelaksanaan program pembangunan serta penyerapan anggaran demi kepentingan masyarakat.(winarti)
