Dalam skala nasional, Tulungagung masuk dalam empat daerah yang ditetapkan sebagai lokus uji coba. Tiga wilayah lainnya yakni Kota Bandung, Kota Makassar, serta Kabupaten Muara Enim.
Uji coba tersebut akan mengimplementasikan tiga kebijakan baru di sektor pelayanan dan pembiayaan kesehatan. Kebijakan itu meliputi Rujukan Berbasis Kemampuan Pelayanan (RBKP), Kelas Rawat Inap Standar (KRIS), serta sistem pembayaran Indonesian Diagnosis Related Groups (iDRG).
Deputi Direksi Bidang Manajemen Mutu dan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan, Arief Syaefuddin, menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan uji coba. BPJS Kesehatan juga akan membantu memperkuat koordinasi antara pemerintah dengan fasilitas pelayanan kesehatan.
Menurut Arief, penerapan uji coba tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas layanan bagi peserta JKN. Dengan pelayanan yang semakin baik, masyarakat diharapkan memperoleh akses kesehatan yang lebih mudah dan luas.
Untuk memastikan kesiapan daerah, tim dari Kementerian Kesehatan bersama BPJS Kesehatan melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah fasilitas kesehatan di Tulungagung. Lokasi yang dikunjungi meliputi RS Putra Waspada, RSUD dr. Iskak, Poliklinik Kesehatan 05.09.09 Tulungagung, serta Puskesmas Kauman.
Penilaian dilakukan terhadap sejumlah komponen pendukung, di antaranya kesiapan sumber daya manusia kesehatan, fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana, serta berbagai sistem penunjang yang dibutuhkan untuk menerapkan RBKP, KRIS, dan iDRG.
Direktur Jenderal Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI, Azhar Jaya, mengatakan transformasi tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan pembaruan sistem pelayanan kesehatan.
Perubahan yang disiapkan mencakup sistem rujukan, mekanisme pembayaran pelayanan kesehatan dari INA-CBG menuju iDRG, serta penerapan Kelas Rawat Inap Standar.
Azhar menyebut Tulungagung dipilih karena dinilai telah memiliki sejumlah kesiapan untuk menjalani tahapan uji coba.
“Kami sudah melihat kesiapan yang dilakukan di Tulungagung dan pasien juga merasa puas selama menjalani perawatan. Tentu ini akan menjadi modal yang kuat dalam pelaksanaan uji coba di lapangan. Tulungagung siap melaksanakan uji coba,” tegasnya.
Selain melihat kesiapan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pemerintah juga memastikan kemampuan rumah sakit dalam menerima serta memberikan penanganan kepada pasien yang dirujuk dari puskesmas.
Aspek tersebut menjadi penting agar penerapan sistem rujukan berdasarkan kemampuan pelayanan tidak menghambat akses peserta JKN terhadap layanan kesehatan yang dibutuhkan.
Melalui uji coba ini, pemerintah berharap dapat memperoleh bahan evaluasi sebelum transformasi JKN diterapkan secara lebih luas. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan tetap mengedepankan kualitas pelayanan dan keberlanjutan akses kesehatan bagi masyarakat.
(winarti)
