Forum tersebut menjadi wadah penting bagi kelompok perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberikan masukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah agar lebih inklusif dan berkeadilan.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Tulungagung, Sekretaris Daerah bersama para kepala perangkat daerah, Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua BAZNAS, serta berbagai unsur masyarakat seperti organisasi perempuan, komunitas perlindungan anak, kelompok penyandang disabilitas, akademisi, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ahmad Baharudin mengapresiasi seluruh pihak yang telah berperan dalam terselenggaranya Muspadi 2026. Menurutnya, forum ini merupakan bentuk nyata kepedulian bersama untuk menghadirkan pembangunan yang tidak hanya merata, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
“Pembangunan harus dirasakan oleh semua warga, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Melalui forum ini, suara dan kebutuhan mereka dapat menjadi bagian penting dalam menentukan kebijakan pembangunan Tulungagung ke depan,” ungkapnya.
Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Tulungagung mencapai sekitar 1,142 juta jiwa, dengan persentase perempuan sebesar 49,91 persen. Sementara itu, kelompok rentan masih menghadapi berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Selama tahun 2025, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) mencatat adanya 18 laporan pengaduan terkait perempuan. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak mencapai 243 laporan di ULT PSAI dan 70 laporan melalui UPTD PPA. Selain itu, diperkirakan terdapat sekitar 34 ribu penyandang disabilitas yang memerlukan dukungan dalam berbagai bidang kehidupan.
Ahmad Baharudin menilai selama ini keterlibatan kelompok perempuan, anak, dan disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan masih perlu diperkuat. Aspirasi mereka belum sepenuhnya terserap melalui jalur musyawarah pembangunan reguler, sehingga diperlukan ruang khusus untuk memastikan suara mereka terakomodasi.
Melalui Muspadi, penyampaian aspirasi dilakukan secara bertahap mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten. Dengan mekanisme tersebut, diharapkan kebutuhan kelompok rentan dapat lebih mudah diidentifikasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pemerintah daerah.
Mengusung tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, Muspadi 2026 diharapkan mampu menghasilkan berbagai rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Semoga hasil musyawarah ini mampu melahirkan kebijakan yang tepat dan menjadikan Tulungagung sebagai daerah yang ramah anak, peduli perempuan, serta inklusif bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” pungkas Ahmad Baharudin. (Winarti)
