Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin, dan dihadiri seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta aparatur sipil negara (ASN).
Dalam pertemuan itu, Pemkab menegaskan komitmennya untuk menjaga kondisi pemerintahan tetap kondusif sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Baharudin menekankan agar seluruh ASN tetap menjalankan tugas dan fungsi masing-masing secara optimal.
“Seluruh ASN harus tetap fokus bekerja sesuai tupoksi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyebut rapat ini menjadi bagian dari upaya konsolidasi internal guna menyamakan arah kebijakan serta memperkuat soliditas birokrasi di tengah dinamika hukum yang sedang berlangsung. Dukungan dan pendampingan dari Kemendagri dinilai penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap normal.
Sementara itu, Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Efrimeiriza, menyampaikan bahwa kehadirannya merupakan instruksi langsung dari Menteri Dalam Negeri.
Ia menyoroti empat hal utama yang perlu menjadi perhatian, yakni menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan layanan publik tetap berjalan maksimal, melakukan langkah pencegahan agar kasus serupa tidak terulang, serta memberikan dorongan moral kepada ASN.
Menurutnya, Tulungagung kini menjadi perhatian pemerintah pusat karena sudah dua kali mengalami kasus OTT yang melibatkan kepala daerah.
“Hal ini harus menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar tata kelola pemerintahan ke depan semakin baik,” ujarnya.
Pemkab Tulungagung memastikan akan mengikuti seluruh arahan dari pemerintah pusat dan provinsi sebagai langkah memulihkan kepercayaan masyarakat serta menjaga kinerja pemerintahan tetap berjalan optimal. (winarti)
