Kehadiran para guru tersebut bukan untuk melakukan aksi anarkis, melainkan memberikan dukungan moral kepada perwakilan mereka yang mengikuti hearing bersama Ketua DPRD Tulungagung dan Komisi A. Pertemuan itu dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 WIB di Ruang Aspirasi DPRD, dengan fokus utama membahas kesejahteraan dan kejelasan status guru PPPK paruh waktu.
Suasana penuh haru terasa di depan gedung dewan. Para guru melantunkan ayat suci Al-Qur’an serta sholawat sebagai bentuk doa dan harapan agar perjuangan mereka mendapat perhatian dan tindak lanjut dari para pemangku kebijakan.
Ketua GTKN (Guru dan Tenaga Kependidikan Nasional), Chandra Dyan Rachman, menyampaikan bahwa para guru membawa aspirasi yang selama ini terpendam. Dalam hearing tersebut, pihaknya akan menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya permohonan kenaikan gaji sebesar Rp350 ribu untuk guru SD dan Rp400 ribu bagi guru SMP, serta pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Chandra menjelaskan, persoalan yang dihadapi guru PPPK paruh waktu cukup mendasar. Banyak di antara mereka tidak memperoleh jam mengajar yang memadai. Bahkan, ada yang sudah ditempatkan di sekolah baru namun tidak diberikan jam pelajaran sama sekali.
Kondisi itu berdampak langsung pada hak mereka untuk mendapatkan tunjangan sertifikasi. “Tanpa jam mengajar, bagaimana dengan tunjangan sertifikasi kami? Ini bukan sekadar soal penghasilan, tetapi juga bentuk pengakuan terhadap profesi guru,” ujarnya.
Meski berada dalam situasi yang tidak menentu, para guru mengaku tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi. Mereka terus mendidik generasi penerus bangsa, walaupun nasib mereka sendiri masih belum jelas.
Aksi damai tersebut menjadi cerminan kegelisahan ribuan tenaga pendidik di Tulungagung. Mereka berharap pemerintah daerah dan DPRD dapat memberikan solusi konkret, bukan sekadar menampung aspirasi.
Kini perhatian tertuju pada hasil hearing di DPRD Tulungagung. Apakah perjuangan para guru PPPK paruh waktu ini akan menghasilkan keputusan nyata, atau kembali menjadi catatan yang menunggu realisasi.(winarti)
