Dugaan Makanan Tidak Layak Konsumsi
Sejumlah temuan di lapangan memunculkan dugaan bahwa makanan yang disajikan tidak memenuhi standar kebersihan. Beberapa saksi menyebut adanya sayuran beraroma tidak sedap, bahkan ditemukan ulat pada menu yang dibagikan kepada siswa. Kondisi ini disebut-sebut sudah menjadi keluhan sejak awal pelaksanaan program oleh pihak penyedia.
Saat para siswa mulai menunjukkan gejala mual dan muntah, respons dari pihak penyedia dinilai kurang sigap dalam menangani situasi darurat tersebut.
LPK-RI Soroti Kelalaian Pengelola
Insiden ini menuai kritik keras dari Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI). Penasehat LPK-RI, Gus Edi Al Ghoibi, menilai kejadian tersebut mencerminkan lemahnya profesionalisme pengelola program.
Menurutnya, dugaan kelalaian dalam pengelolaan makanan tidak bisa dianggap sepele. Ia bahkan menyebut adanya indikasi sikap “aji mumpung” yang berdampak pada turunnya kualitas pelayanan. LPK-RI mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mengusut tuntas pihak yang bertanggung jawab atas kejadian ini.
Penanganan Medis dan Proses Penyelidikan
Kapolsek Karangrejo, AKP Neni Endah S, menyampaikan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan kondisi kesehatan para siswa membaik. Sampel makanan telah diamankan dan tengah diuji oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung untuk memastikan penyebab pasti keracunan.
Dari total 24 siswa terdampak, 20 siswa sudah diperbolehkan pulang setelah mendapat penanganan medis. Sementara empat siswa lainnya masih menjalani observasi di Puskesmas Karangrejo.
Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna menentukan langkah hukum selanjutnya.
Evaluasi Pengawasan Program
Peristiwa di SDN 3 Bungur menjadi peringatan penting bagi pelaksanaan program strategis di tingkat daerah. Program yang bertujuan meningkatkan gizi dan menekan angka stunting seharusnya dijalankan dengan pengawasan ketat dan standar higienitas yang terjamin.
Tanpa sistem kontrol dan evaluasi yang serius, program yang dirancang untuk meningkatkan kesehatan anak justru berpotensi menimbulkan dampak sebaliknya. Kasus ini pun menjadi sorotan publik agar pengawasan terhadap penyedia layanan semakin diperketat ke depan. (Red)
