LPK-RI Soroti Dugaan Praktik Mafia di Program Makan Bergizi Gratis: Dinilai Menyimpang dari Tujuan Awal

LintasNusantara
0
TULUNGAGUNG – Lintasnusantara, Com – Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) melontarkan kritik tajam terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program yang semula dirancang untuk membantu masyarakat kecil dan meningkatkan perekonomian rakyat, kini diduga telah disusupi kepentingan kelompok tertentu.

LPK-RI menilai implementasi MBG tidak lagi berjalan sesuai dengan cita-cita awal. Program tersebut disebut-sebut mulai dikuasai oleh jejaring pengusaha besar dan oknum berpengaruh yang memanfaatkan kebijakan demi keuntungan pribadi.
Penasihat LPK-RI, Gus Edi Al Ghoibi, mengungkapkan keprihatinannya terhadap arah kebijakan MBG saat ini. Ia menilai, peran UMKM serta pelaku ekonomi lokal justru terpinggirkan, sementara ruang keuntungan lebih banyak dinikmati oleh segelintir pihak bermodal besar.

Dinilai Menyimpang dari Amanah Rakyat
Menurut Gus Edi, LPK-RI menjalankan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ia menegaskan bahwa konsumen dalam program ini bukan hanya penerima manfaat, yakni anak-anak, melainkan juga seluruh rakyat Indonesia yang dananya bersumber dari pajak negara.

“Kami mencium indikasi kuat adanya permainan mafia dalam pelaksanaan MBG. Oknum penguasa dan kalangan berduit diduga memanfaatkan celah regulasi untuk memperkaya diri. Ini jelas menyimpang dari semangat awal program Presiden,” tegasnya.
Sejumlah Temuan Jadi Perhatian LPK-RI
LPK-RI membeberkan beberapa persoalan krusial yang patut menjadi perhatian publik dan pemerintah, di antaranya

Menguatnya Peran Korporasi Besar
Potensi ekonomi masyarakat daerah dan pelaku UMKM diduga diabaikan demi memberi ruang luas kepada vendor-vendor besar yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan.

Indikasi Penyalahgunaan Kekuasaan
LPK-RI menilai terdapat dugaan intervensi oknum tertentu dalam penentuan penyedia barang dan jasa tanpa mekanisme yang transparan dan adil.

Ancaman terhadap Kualitas Gizi
Demi mengejar keuntungan maksimal, kualitas makanan bergizi bagi anak-anak dikhawatirkan tidak menjadi prioritas utama.
Desakan Audit dan Evaluasi Menyeluruh
Atas kondisi tersebut, LPK-RI mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit serta evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG. Langkah ini dinilai penting agar program strategis nasional tersebut tidak berubah menjadi ladang bancakan segelintir elit.

“Program yang sejatinya mulia jangan sampai justru mencederai kepercayaan rakyat. Jika terus dibiarkan, MBG hanya akan menjadi ajang memperkaya oknum penguasa dan orang-orang serakah,” pungkas Gus Edi. (Red)

Posting Komentar

0Komentar

Posting Komentar (0)

Terkini