Sebelum tiba di DPRD, massa memulai long march dari GOR Lembu Peteng menuju beberapa titik, yakni Kantor Dinas Perhubungan, Kantor ATR/BPN Tulungagung, dan berakhir di Kantor DPRD. Di depan Kantor Dishub, peserta aksi tetap berorasi meski pintu pagar ditutup dan dijaga ketat polisi.
Kepala Kantor ATR/BPN Tulungagung sempat keluar menemui massa untuk mendengar langsung aspirasi mereka yang menuntut penyelesaian konflik pertanahan yang dinilai lambat.
Koordinator aksi, Dardiri, menyoroti maraknya aktivitas tambang ilegal di wilayah Tulungagung. Ia meminta aparat penegak hukum, terutama Polres Tulungagung, lebih terbuka dalam menangani kasus tersebut.
Sesampainya di depan Gedung DPRD, suasana aksi semakin panas. Massa membakar ban bekas di tengah jalan dan menyalakan sound system untuk menyuarakan tuntutan. Mereka juga membawa berbagai spanduk dan poster sindiran serta menyanyikan lagu kritik “Anoman Obong” sebagai bentuk protes terhadap pemerintah daerah.
Dalam orasinya, Totok Yulianto menuding adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan keuangan di Dinas Pendidikan Tulungagung. Ia menyoroti dana BOS, BPOPD, DAU, hingga APE yang dianggap dikelola tanpa transparansi.
“Kalau semua dikelola secara terbuka dan jujur, rakyat tidak akan turun ke jalan seperti ini,” ujarnya lantang. Totok juga mempertanyakan alasan Bupati mempertahankan sejumlah kepala dinas yang dinilai bermasalah.
Selain Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan juga tak luput dari sorotan. Massa menilai pimpinan instansi tersebut kurang menunjukkan kinerja yang akuntabel namun tetap dipertahankan.
Isu lain yang diangkat oleh Dardiri adalah mengenai tambang ilegal yang kian marak. Ia mendesak aparat penegak hukum agar serius dan transparan dalam menangani kasus tersebut. Dardiri juga menyinggung persoalan lahan HGU di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggung Gunung, yang dinilainya lebih berpihak pada kepentingan pengusaha dibanding rakyat.
“Kami tidak berniat membuat kekacauan. Ini bentuk keresahan masyarakat yang menanti keadilan. Kami ingin Bupati dan Ketua DPRD hadir mendengar langsung aspirasi rakyat,” tegas Dardiri.
Menanggapi hal itu, Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., mengatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat selama disampaikan secara tertib. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan dijalankan sesuai aturan yang berlaku.
Terkait persoalan HGU Ngepoh, Gatut menjelaskan bahwa lahan tersebut memiliki legalitas dan perizinan lengkap melalui sistem OSS. Ia juga menyarankan masyarakat yang merasa dirugikan untuk menempuh jalur hukum.
“Silakan gunakan jalur hukum jika merasa keberatan. Pemerintah tidak akan menutup ruang bagi masyarakat,” ujarnya.
Meski sempat terjadi ketegangan antara massa dan petugas keamanan, situasi berhasil dikendalikan dengan cepat sehingga aksi dapat berakhir dengan tertib.
Reporter: Winarti
