Informasi yang diperoleh di lapangan menyebutkan, material yang semestinya digunakan untuk pekerjaan bahu jalan adalah sertu atau campuran pasir dan batu. Material tersebut dinilai memiliki daya dukung lebih baik sehingga konstruksi jalan diharapkan lebih kokoh dan mampu bertahan dalam jangka panjang.
Namun, kondisi di lokasi proyek justru menunjukkan penggunaan tanah urug sebagai material timbunan bahu jalan. Tanah tersebut disebut berasal dari lahan warga yang berada di sekitar area pekerjaan.
Perbedaan material tersebut kemudian memunculkan dugaan adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan. Bahkan, muncul tudingan mengenai kemungkinan mark up anggaran apabila dalam laporan pekerjaan biaya material tetap dihitung berdasarkan penggunaan sertu, sementara material yang digunakan di lapangan berupa tanah urug dengan harga yang relatif lebih rendah.
“Kalau menggunakan tanah urug, tentu kekuatannya berbeda. Kami khawatir tidak lama setelah selesai, jalan kembali mengalami kerusakan. Apalagi ini merupakan jalan provinsi dengan anggaran yang tidak sedikit,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Kekhawatiran warga semakin besar ketika memasuki musim penghujan. Tanah urug yang digunakan pada bahu jalan dinilai lebih mudah terkikis oleh aliran air. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menyebabkan bahu jalan cepat mengalami kerusakan, berlumpur, bahkan berpotensi mengganggu keselamatan pengguna jalan.
Sorotan juga datang dari kalangan pemerhati kebijakan publik. Mereka menilai pengawasan terhadap proyek pembangunan infrastruktur perlu diperketat untuk memastikan seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
“Kalau memang ditemukan ketidaksesuaian antara material yang dibayarkan dengan material yang benar-benar digunakan, persoalannya bukan lagi sekadar teknis. Harus ada pemeriksaan untuk memastikan apakah terdapat kerugian atau penyalahgunaan anggaran,” ujar seorang aktivis lokal.
Masyarakat berharap Dinas PUPR Provinsi Jawa Timur melakukan pengecekan langsung terhadap proyek tersebut. Selain itu, Inspektorat Provinsi Jawa Timur maupun aparat penegak hukum juga diharapkan dapat melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggaran.
Warga meminta seluruh proses pembangunan dilakukan secara transparan, termasuk kesesuaian material, volume pekerjaan, hingga penggunaan anggaran. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang bersumber dari uang negara dapat memberikan manfaat maksimal dan memiliki kualitas yang sesuai dengan perencanaan.
Hingga berita ini ditulis, informasi mengenai dugaan ketidaksesuaian material tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak kontraktor maupun instansi terkait. Awak media akan terus mengikuti perkembangan persoalan tersebut.
(Red)
