Sekitar 50 peserta hadir dalam kegiatan tersebut dengan membawa sejumlah persoalan yang dinilai mendesak, mulai dari kerusakan infrastruktur jalan, minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum (PJU), hingga dampak polusi debu yang ditimbulkan kendaraan pengangkut material tambang pasir.
Meski audiensi berlangsung dengan tertib, pertemuan tersebut belum mampu menghasilkan pembahasan yang diharapkan. Pasalnya, Bupati Blitar maupun Ketua DPRD Kabupaten Blitar tidak dapat menghadiri forum karena sedang menjalankan agenda resmi dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Blitar ke-702. Pemerintah daerah dalam kesempatan itu diwakili oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta Staf Ahli Bupati.
Ketua Umum Lembaga 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera", Rahmat Putra Perdana atau yang akrab disapa Mas Dana, menyampaikan bahwa pihaknya memahami dan menghormati kesibukan pemerintah daerah dalam menjalankan agenda resmi. Namun demikian, menurutnya, berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat membutuhkan perhatian langsung dari kepala daerah sebagai pengambil kebijakan sehingga dapat menghasilkan keputusan yang jelas dan memiliki tindak lanjut yang konkret.
Ia menegaskan bahwa kondisi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Blitar saat ini memerlukan penanganan segera karena dinilai membahayakan keselamatan masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Pemerintah Kabupaten Blitar menjadwalkan kembali audiensi dengan menghadirkan Bupati secara langsung agar seluruh aspirasi warga dapat dibahas secara menyeluruh.
Selain persoalan jalan yang mengalami kerusakan di berbagai kecamatan, Lembaga 212 juga menyoroti masih minimnya fasilitas Penerangan Jalan Umum di beberapa titik yang dianggap berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan maupun gangguan keamanan pada malam hari. Tak hanya itu, keluhan masyarakat terkait polusi debu akibat lalu lalang kendaraan pengangkut material tambang pasir turut menjadi perhatian utama dalam penyampaian aspirasi tersebut.
Menurut mereka, kondisi tersebut telah mengganggu kenyamanan warga serta dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar jalur angkutan.
Dalam kesempatan yang sama, tokoh masyarakat Kabupaten Blitar, Nur Rohim, berharap Pemerintah Kabupaten Blitar segera menentukan jadwal audiensi lanjutan. Menurutnya, dialog secara langsung antara masyarakat dan pemerintah menjadi langkah penting untuk membangun komunikasi yang baik sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga.
Ia menilai kepastian jadwal audiensi akan memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa aspirasi mereka benar-benar mendapat perhatian dari pemerintah daerah, sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Humas DPP Lembaga 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera", Robet Avandi, mengusulkan agar audiensi lanjutan dapat dilaksanakan pada Senin, 10 Agustus 2026. Menurutnya, waktu tersebut dinilai lebih memungkinkan karena rangkaian utama kegiatan Hari Jadi Kabupaten Blitar diperkirakan telah selesai sehingga diharapkan Bupati beserta jajaran terkait dapat hadir secara langsung.
Ia berharap pertemuan lanjutan nantinya tidak hanya menjadi forum penyampaian aspirasi, tetapi juga menghasilkan langkah nyata dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur maupun dampak lingkungan yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Audiensi yang berlangsung kurang lebih satu setengah jam tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif. Seluruh peserta diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan masukan secara terbuka, sementara perwakilan Pemerintah Kabupaten Blitar menerima seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut.
Melalui kegiatan ini, Lembaga 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera" berharap Pemerintah Kabupaten Blitar segera menetapkan jadwal audiensi ulang sebagai bentuk komitmen dalam membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat.
Selain itu, mereka juga berharap berbagai persoalan terkait kerusakan jalan, minimnya PJU, serta dampak aktivitas tambang pasir dapat segera memperoleh perhatian dan penanganan yang nyata demi kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar.
Reporter: Redaksi
Editor: Redaksi Suara Rakyat 212
