Dalam agenda yang berlangsung di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Jumat (6/2/2026), Bupati Gatot Sunu memerintahkan percepatan penyaluran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sekaligus optimalisasi pemungutan PBB-P2 di seluruh wilayah Tulungagung.
Keberhasilan realisasi pajak tahun sebelumnya dijadikan tolok ukur minimal yang harus kembali dicapai, bahkan dilampaui, pada tahun ini. Menurut Bupati, kunci keberhasilan terletak pada ketepatan dan kecepatan distribusi SPPT hingga ke tingkat masyarakat.
Ia secara khusus mengingatkan para kepala desa agar tidak menahan atau menunda penyerahan SPPT kepada wajib pajak. “Begitu SPPT diterima di desa, segera sampaikan kepada masyarakat. Semakin cepat sampai, semakin cepat pula kesadaran warga untuk membayar,” tegasnya.
Selain desa, pengawasan di tingkat kecamatan juga diperkuat. Kasi Pemerintahan Kecamatan diminta aktif melakukan pemantauan harian terhadap progres pembayaran PBB-P2. Jika muncul kendala teknis di lapangan, Bupati meminta agar segera dikomunikasikan dan dicarikan solusi, sehingga tidak menghambat pemasukan ke kas daerah.
Bupati Gatot Sunu juga menekankan pentingnya menjaga integritas seluruh petugas pajak. Ia mengingatkan bahwa dana pajak merupakan titipan rakyat yang harus dikelola secara jujur dan bertanggung jawab.
“Pajak adalah amanah masyarakat. Tidak boleh ada penyalahgunaan ataupun penundaan penyetoran. Kepercayaan publik terhadap pembangunan sangat ditentukan oleh integritas aparatur,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati mengajak masyarakat untuk terus meningkatkan kepatuhan pajak. Ia menilai, pelayanan perpajakan harus dilakukan secara humanis dan edukatif agar warga memahami manfaat nyata dari pajak yang dibayarkan.
“Setiap rupiah pajak akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan jalan, layanan kesehatan, dan infrastruktur lainnya. Mari kita tunjukkan hasil kerja nyata agar masyarakat bangga berkontribusi membangun Tulungagung yang lebih maju,” pungkasnya. (winarti)
