Sorotan tersebut muncul setelah diketahui bahwa tingkat kepesertaan aktif BPJS Kesehatan di Tulungagung pada tahun 2026 baru berada di kisaran 84 persen. Angka itu masih jauh dari target Universal Health Coverage (UHC) yang mensyaratkan sedikitnya 95 persen penduduk terlindungi jaminan kesehatan.
Bahkan, capaian tersebut disebut menempatkan Tulungagung di posisi ke-36 dari 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur dalam hal kepesertaan aktif BPJS.
Mas Dana menilai rendahnya angka kepesertaan aktif berdampak langsung pada tingginya penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) sebagai alternatif memperoleh layanan kesehatan. Menurutnya, ketergantungan terhadap SKTM justru berpotensi menimbulkan berbagai persoalan baru di lapangan.
“Selama kepesertaan BPJS belum optimal, masyarakat terpaksa mengandalkan SKTM. Padahal mekanisme ini memiliki banyak keterbatasan dan rentan terjadi penyimpangan,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).
Ia juga menyinggung adanya dugaan kasus penyalahgunaan SKTM pada 2025 yang melibatkan oknum rumah sakit di wilayah Tulungagung. Peristiwa tersebut dinilai menjadi indikator bahwa sistem berbasis SKTM tidak layak dijadikan solusi jangka panjang dalam menjamin akses kesehatan masyarakat.
Selain itu, Mas Dana menegaskan bahwa SKTM tidak dapat digunakan di fasilitas kesehatan swasta. Kondisi ini membuat pilihan layanan masyarakat menjadi terbatas, berbeda dengan BPJS Kesehatan yang bisa dimanfaatkan di fasilitas pemerintah maupun swasta yang telah bekerja sama.
“Dengan BPJS, masyarakat memiliki keleluasaan memilih tempat berobat. Sementara SKTM cakupannya terbatas, sehingga akses layanan menjadi tidak fleksibel,” tambahnya.
Melalui organisasi 212 Rakyat Makmur Sejahtera, ia mendorong pemerintah daerah untuk segera mempercepat pencapaian UHC dengan mengoptimalkan kepesertaan aktif BPJS, meningkatkan mutu layanan kesehatan, serta memperkuat pengawasan anggaran di sektor kesehatan.
Mas Dana berharap sektor kesehatan benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama pelayanan publik agar seluruh masyarakat Tulungagung memperoleh akses kesehatan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. (winarti)
