Audiensi berlangsung di ruang rapat DPRD Tulungagung dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Marsono, S.Sos. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Polres Tulungagung, Kodim 0807, sejumlah dinas terkait, serta perwakilan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dari PPS, Mujiarto.
Dalam pertemuan itu, para peserta rapat menyepakati adanya penandatanganan petisi yang melibatkan Ketua DPRD, perwakilan Kejati, Kodim 0807, Bakesbangpol, Kementerian PUPR, dan pihak PT HK Gala. Isi petisi tersebut menegaskan tuntutan warga agar PT HK Gala segera menangani persoalan dampak pembangunan dalam batas waktu tujuh hari kerja.
Meski demikian, PT HK Gala bersama Kementerian PUPR telah menetapkan jadwal pengerjaan yang direncanakan mulai 5 Desember 2025.
Salah satu koordinator lapangan Korwil Selatan, Roni, menegaskan bahwa warga berharap janji tersebut tidak hanya sebatas tulisan. Ia mendesak tindakan cepat mengingat kondisi di lapangan sudah cukup berbahaya dan berpotensi mengancam keselamatan warga Desa Ngrejo, Kecamatan Tanggunggunung.
“Jangan hanya janji. Kami minta penanganan segera karena kondisi yang ada sudah membahayakan masyarakat,” tegasnya.(tim)
