Pada Selasa (11/8/2026), jajaran DPC 212 Loro Siji Loro Ponorogo bersama pengurus pusat mendatangi sejumlah instansi, mulai Polres Ponorogo, Kodim 0802 Ponorogo, Kejaksaan Negeri, DPRD Kabupaten Ponorogo hingga Kantor Bupati Ponorogo.
Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan mengawal laporan masyarakat terkait kondisi infrastruktur yang dinilai berkaitan dengan keselamatan pengguna jalan.
Ketua Umum 212 Loro Siji Loro, Rahmat Putra Perdana alias Mas Dana, mengatakan pihaknya membawa sejumlah aduan warga, termasuk terkait kondisi jalan yang dinilai membutuhkan perhatian. Salah satunya laporan adanya warga yang terjatuh di wilayah Desa Sambi Lawang, Kecamatan Bungkal.
“Kami tidak ingin menunggu sampai semakin banyak korban. Persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat harus segera dicek dan ditindaklanjuti,” ujar Mas Dana.
Selain jalan rusak, pihaknya juga meminta pemerintah mengevaluasi keberadaan PJU dan rambu lalu lintas di sejumlah titik yang dianggap rawan. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus diimbangi dengan pemeliharaan dan pengawasan secara berkelanjutan.
Sekretaris DPC 212 Loro Siji Loro Ponorogo, Rizal, berharap pemerintah turun langsung ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya dan menentukan langkah penanganan.
Sementara itu, Humas DPP 212 Loro Siji Loro, R. Avandi, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan aksi damai yang diperkirakan melibatkan sekitar 3.000 hingga 3.500 orang dari berbagai kecamatan di Ponorogo. Aksi tersebut, kata dia, akan dilakukan secara tertib untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
Mas Dana menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mencari konflik dengan pemerintah, melainkan ingin menjadi jembatan bagi masyarakat dalam menyampaikan berbagai persoalan.
“Kami tidak mencari musuh. Kalau ada laporan, mari diverifikasi dan dicarikan solusi bersama. Yang utama adalah keselamatan dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
212 Loro Siji Loro juga membuka ruang pengaduan masyarakat secara gratis. Warga diminta menyampaikan laporan secara jelas, disertai lokasi, jenis persoalan, waktu kejadian, serta dokumentasi apabila tersedia.
Organisasi tersebut berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian serius pemerintah dan ditindaklanjuti melalui pengecekan serta penanganan di lapangan. (Tim)
