Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., hadir secara langsung dalam kegiatan tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.
Aa
Dalam kesempatan itu, Plt. Bupati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Inspektur Kabupaten Tulungagung, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung.
Rakor yang dihadiri para kepala daerah beserta pejabat terkait dari wilayah Jawa Timur dan Bali tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Sejumlah materi yang menjadi fokus pembahasan meliputi penguatan integritas aparatur sipil negara (ASN), penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan pengawasan pada sektor-sektor strategis, hingga penanaman budaya antikorupsi secara menyeluruh di lingkungan birokrasi.
Usai mengikuti rakor, Plt. Bupati Ahmad Baharudin menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung siap mengimplementasikan seluruh arahan dan rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh arahan dan rekomendasi yang disampaikan dalam rapat koordinasi ini. Penguatan integritas merupakan langkah penting dalam menciptakan pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat," ujarnya, Rabu.
Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip integritas harus menjadi budaya kerja di setiap perangkat daerah sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik korupsi maupun pungutan liar.
Melalui keikutsertaan dalam rakor tersebut, Pemkab Tulungagung berharap seluruh jajaran pemerintah daerah semakin memperkuat komitmen dalam menjaga integritas, meningkatkan pengawasan internal, serta mewujudkan birokrasi yang bersih dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima demi terciptanya pemerintahan yang dipercaya masyarakat.
(Winarti)
