Perhatian tersebut muncul setelah jajaran pengurus DPP Ormas 212 yang dipimpin Ketua Umum Rahmat Putra Perdana atau Mas Dana melintasi wilayah Desa Sambilawang, Kecamatan Bungkal, pada Jumat (24/7/2026) sekitar pukul 15.55 WIB. Saat melintas, rombongan mendapati seorang warga mengalami kecelakaan di lokasi yang kondisi jalannya rusak.
Melihat kejadian itu, rombongan menghentikan perjalanan untuk memberikan bantuan dan perhatian kepada korban sekaligus meninjau secara langsung kondisi jalan yang diduga menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan.
Menurut DPP Ormas 212, insiden tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kerusakan infrastruktur jalan dapat meningkatkan risiko kecelakaan apabila tidak segera ditangani secara serius oleh pemerintah daerah.
Ketua Umum DPP Ormas 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera", Rahmat Putra Perdana (Mas Dana), menegaskan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
"Kami berharap tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban akibat kondisi jalan yang rusak. Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini melalui langkah-langkah yang nyata, terukur, dan berkelanjutan demi keselamatan masyarakat," tegasnya.
Berdasarkan hasil pemantauan lapangan serta berbagai laporan dari masyarakat, organisasi tersebut menilai masih banyak ruas jalan yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Selain mengancam keselamatan pengguna jalan, kerusakan tersebut juga dinilai menghambat mobilitas warga, aktivitas ekonomi, hingga distribusi barang dan jasa.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap aspirasi masyarakat, DPP Ormas 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera" berencana mengajukan audiensi resmi kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan sejumlah instansi terkait guna membahas percepatan penanganan infrastruktur jalan.
Audiensi akan ditujukan kepada Plt. Bupati Ponorogo, Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Kepala Dinas Perhubungan, serta seluruh camat se-Kabupaten Ponorogo, dengan tembusan kepada unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Dalam pertemuan tersebut, DPP Ormas 212 akan menyampaikan beberapa poin aspirasi, di antaranya percepatan perbaikan jalan yang rusak, penanganan lokasi rawan kecelakaan, peningkatan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu, marka jalan, guardrail, dan penerangan jalan umum (PJU), evaluasi program pembangunan serta pemeliharaan jalan agar lebih efektif dan transparan, hingga penguatan koordinasi antarinstansi dalam percepatan penanganan infrastruktur.
Pekan depan, organisasi tersebut akan mengirimkan surat permohonan audiensi kepada seluruh pihak yang menjadi tujuan, sekaligus menyampaikan pemberitahuan resmi dengan tembusan kepada Forkopimda Kabupaten Ponorogo.
DPP Ormas 212 juga menyatakan, apabila hasil audiensi belum menghasilkan tindak lanjut yang sesuai harapan masyarakat, pihaknya akan mempertimbangkan langkah lanjutan berupa penyampaian aspirasi secara damai sesuai mekanisme hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Organisasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal persoalan infrastruktur jalan melalui pendekatan yang konstitusional, mengedepankan dialog, dan menjalin sinergi dengan pemerintah daerah demi terciptanya jalan yang aman, nyaman, serta mendukung kesejahteraan masyarakat.
"Keselamatan masyarakat tidak boleh ditunda. Infrastruktur jalan yang layak merupakan hak setiap warga negara dan menjadi bagian dari pelayanan publik yang wajib dipenuhi," pungkas Rahmat Putra Perdana.
(Tim/Humas DPP Ormas 212 Loro Siji Loro "Rakyat Makmur Sejahtera")
