Sejak pagi, arus massa dari berbagai wilayah Tulungagung sudah berkumpul, membawa spanduk dan poster berisi aspirasi, sambil meneriakkan yel-yel perjuangan. Suasana penuh semangat menyelimuti jalannya aksi yang berlangsung secara tertib.
Koordinator aksi, Ahmad Dardiri, tampil sebagai orator utama di hadapan Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Kapolres, dan Dandim Tulungagung. Dalam orasinya, ia menegaskan bahwa unjuk rasa ini bukan sekadar formalitas, tetapi gerakan rakyat untuk menuntut perubahan nyata di berbagai sektor kehidupan masyarakat Tulungagung.
“Cukup sudah rakyat dibungkam oleh ketidakadilan hukum, birokrasi yang semrawut, ekonomi yang terpuruk, dan budaya yang kian tergerus. Dua puluh tuntutan ini adalah suara rakyat, bukan sekadar daftar keinginan,” tegas Dardiri.
Di antara poin utama, massa mendesak penegakan hukum yang lebih tegas, termasuk percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Mereka juga menyoroti kerusakan lingkungan akibat maraknya galian C ilegal serta alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan yang memperparah krisis pangan.
Isu lain yang mengemuka adalah desakan agar Dewan Pengawas RSUD dr. Iskak dibubarkan. Menurut massa, pembentukan Dewas oleh Bupati tidak memiliki dasar yang sah dan justru menimbulkan masalah baru dalam manajemen rumah sakit.
Selain itu, massa juga menuntut penyelesaian konflik Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Desa Ngepoh, Kecamatan Tanggung Gunung. Mereka menuding adanya pihak yang menguasai tanah secara tidak sah, padahal seharusnya diberikan kepada petani kecil.
Di bidang birokrasi, mereka mendesak keterbukaan anggaran, pemberantasan pungutan liar, serta rekrutmen aparatur negara berbasis merit, bukan kedekatan politik. Pada sektor ekonomi, Pejuang Gayatri mendorong penguatan UMKM, kemudahan akses permodalan bagi petani dan nelayan, serta kestabilan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, dalam ranah sosial budaya, mereka menyerukan pelestarian tradisi lokal, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, perlindungan bagi buruh, serta penghapusan diskriminasi dalam bentuk apa pun.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., diminta secara langsung untuk menerima dan menyampaikan 20 tuntutan ini kepada pemerintah pusat.
Menutup aksinya, Dardiri menegaskan bahwa perjuangan tidak berhenti di sini. “Ini baru awal. Kami akan terus mengawal dan memastikan tuntutan rakyat ditindaklanjuti. Jika diabaikan, kami akan turun lagi dengan jumlah massa yang lebih besar,” katanya dengan lantang.
Aksi berlangsung damai hingga sore hari dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI, tanpa adanya gesekan maupun insiden yang berarti.(winarti)
