Menurut beberapa sumber, besaran tabungan yang dipungut bervariasi, namun memberatkan bagi sebagian keluarga, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. "Kami merasa terbebani dengan adanya tabungan wajib ini. Apalagi, tidak ada penjelasan yang jelas mengenai tujuan dan pengelolaan dana tersebut," ujar salah seorang wali murid yang enggan disebutkan namanya.
Upaya konfirmasi kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Plosoklaten, Suyati, hingga saat ini belum berhasil. Beberapa kali awak media mencoba menghubungi pihak sekolah, namun yang bersangkutan sulit ditemui. Bahkan, beredar informasi bahwa Suyati telah pindah tugas dari sekolah tersebut, namun belum ada keterangan resmi dari pihak terkait.
Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri diharapkan segera turun tangan untuk mengklarifikasi dugaan pungutan liar ini. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pendidikan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.(yns)
